Hambatan-hambatan Perdagangan Internasional

Meskipun setiap negara mnyadari bahwa perdagangan nagaranya dengan negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan; namun seringkali negara-negara tersebut membuat suatu kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri. Hambatan-hambatan inilah yang sering merugikan negara-negara dalam melakukan perdagangnan internasional.

1.      Tarif

Tarif adalah nilai pembebanan dari suatu negara (komoditi impor) kepada komoditi luar negeri atas barang yang melintasi daerah pabean. Daerah pabean adalah daerah geografis dimana barang-barang tanpa dikenai cukai (bea cukai). Adapun akibat dari tarif ini, yaitu naiknya barang impor di pasar dalam negri; membatasi impor dan mempertinggi daya saing barang-barang dalam negri di pasar dalam negri.

Secara garis besar bentuk penetapan tarif ada dua jenis, yaitu :

·         Tarif Ad-Volarem, tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang di impor.

·         Tarif spesifik, tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.

2.      Kuota

Kuota adalah tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Indonesia sendiri pernah mengalami kuota impor yang diterapkan oleh sistem perekonomian Amerika.

Akibatnya:

·         Naiknya harga barang impor dalam negri

·         Mempertinggi daya saing produksi dalam negri dipasar dalam negri

·         Produksi dalam negri meningkat

3.      Dumping

Dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan internasional, seperti pada akhir 1996, dimana industri sepeda Indonesia dituduh melakukan politik dumping. Dumping itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri untuk prodduk yang sama. Dumping iguanakn untuk memacu perkembanga ekspor lewat kenaikan perminataan dikarenakan harga yang murah tersebut. Meskipun dalam jangka pendek industri penngekspor akan rugi dengan menetapkan harga dibawah harga sesungguhnya, namun dalam jangka panjang diharapkan dapat menutupi dengan peningkatan penualan yang sangat besar.

4.      Subsidi

Kebijakan subsidi biasanya diberika untuk menurunkan biaya produksi barang domestik, sehingga diharapkan harga jual produk dapat lebih murah dan bersaing di pasar internasional. Tujuan dari subsidi ekspor adalah untuk mendorong jumlah ekspor, karena eksportir dapat menawarkan harga yang lebih rendah. Harga jual dapat diturunkan sebesar subsidi tadi. Namun tindakan ini dianggap sebagai persaingan yang tidak jujur dan dapat menjurus kea rah perang subsidi. Hal ini karena semua negara ingin mendorong ekspornya dengan cara memberikan subsidi.

5.      Larangan Impor

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Akibat dari hambatan ini yaitu dapat Melindungi perusahan dalam negri dari kebangkrutan dan menghindari/mengurai defisit neraca pembayaran.

6.      Exchange Control

Sebuah bentuk campur tangan pemerintah dalam hubungan ekonomi internasional, dimana pemerintah memonopoli seluruh devisa, selanjutnya mengatur dan menetapkan penggunaan devisa tersebut.

7.      State Trading Operation

Dalam hal ini pemerintah melakukan sendiri perdagangan internasional, tentunya pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan di bidang perdagangan luar negerinya.

8.      Birokrasi Yang Berbelit

Hambatan perdagangan internasional juga dapat berasal dari birokrasi yang berbelit, hal ini sangat merugikan importir dan juga eksportir karena membutuhkan waktu yang lama dan biayanya juga sangat mahal.

9.      Keadaan Politik Dan Keamanan

Politik dan kemanan yang tidak stabil dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional, kondisi negara yang sedang perang tentu menghambat bahkan menghentikan perdagangan luar negeri.

10.  Embargo/Sanksi Ekonomi

Hambatan ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena snksi ekonomi daripada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan lainnya. Hal ini diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorisme dan keamanan internasional. Bagi negara yang terkena ssanksi diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tindakannya bagi kepentingan negara lain dan bagi dunia.

Sumber : Digital Books Universitas Gunadarma

              http://idkf.bogor.net/yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/Ekonomi/Perdag.Internasional/materi2.html#

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian APBN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belannja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indosesia yang di setujui oleh DPR yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas negara selama 1 tahun anggaran. APBN dapat berupa laporan keuangan yang di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Penyusunan Rancangan APBN, berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.). "UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara"

Fungsi APBN

·        Fungsi Otoritas : anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan yag dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

·        Fungsi Perencanaan : anggaran dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut­ karena jika suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembeanjaan tersebut.

·        Fungsi Pengawasan : anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dalam menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidaknya.

·        Fungsi Alokasi : anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.

·        Fungsi Distribusi : anggaran yang di dapat dari rakyat harus digunakan untuk masyarakat sebagai rasa keadilan dan kepatutan, seperti subsidi dan listrik.

·        Fungsi Stabilisasi : kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total.

Prinip Penyusunan APBN

1.       Berdasarkan aspek pendapatan

·         Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

·         Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

·         Penuntutan ganti rigi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

2.       Berdasarkan aspek pengeluaran

·         Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

·         Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

·         Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

FROM WHERE?

Pendapatan Negara dan Hibah

A.      Penerimaan Dalam Negeri

1.       Penerimaan Perpajakan

a.       Pajak Dalam Negri

b.      Pajak Perdagangan Internasional

2.       Penerimaan Negara Bukan Pajak

a.       Penerimaan SDA

b.      Bagian Laba BUMN

c.       PNBP Lainnya

d.      Sisa Surplus BI

B.      Hibah

FOR WHAT?

Belanja Negara

A.      Belanja Pemerintah Pusat

1.       Belanja Pegawai

2.       Belanja Barang

3.       Belanja Modal

4.       Pembayaran Bunga Utang

5.       Subsidi

6.       Belanja Hibah

7.       Bantuan Sosial

8.       Belanja Lainnya

B.      Belanja ke Daerah

1.       Dana Perimbangan

2.       Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1.     Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

2.     Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)

3.     Inflasi (%)

4.     Nilai tukar rupiah per USD

5.     Suku bunga SBI 3 bulan (%)

6.     Harga minyak indonesia (USD/barel)

7.     Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Dalam konteks APBN ada yang dimaksud dengan Tabungan Pemerintahan adalah selisih antara jumlah penerimaan dalam negeri dengan  belanja rutin, sehingga dapat di rumuskan sbb :

Tabungan Pemerntah = Penerimaan dalam negeri – Belanja rutin

Tabungan tersebut  diharapkan akan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dengan demikian dapa disimpulkan bahwa tabungan pemerintah merupakan unsur pokok yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sebagai pendukungnya diharapkan dapat dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Jumlah antara tabunga pemerintah dengan penerimaan pembangunan dalam bahasa teknis dikenal sebagai Modal Pembangunan. Sedangkan tabungan pemerintah itambah dengan bantuan program yaitu Pembiayaan Dalam Rupiah Belanja Pembangunan). Sehingga apabila di rumuskan, akan nampak seperti berikut :

Cara menghitung APBN

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. 

Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.  Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).

Untuk menghitung APBN juga dapat menggunakan kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan yang tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah, karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah alat stabilisasi ekonomi. Anggaran yang tidak seimbang akan bisa berpengaruh terhadap pendaptan nasional. Perubahan pendapatan nasional (tingkat penghasilan) akan ditentukan oleh besarnya angka multplier (angka pengganda). Angka pengganda ditentukan oleh besarnya Marginal Propensity to Consume (MPC), investasi (I) dan Consumsi  ( C ) adalah 1/(1-MPC), sedangkan untuk lump-sum tax (Tx) dan pembayaran transfer (Tr) adalah MPC/(1-MPC).

Contoh :

Misalkan suatu APBN defisit, dimana Tax sebesar 5 satuan, G (pengeluaran) sebesar 10  satuan, sedang MPC diketahui 0.5, maka :

- Dengan Tax sebesar 10 satuan, pendapatan nasional akan berkurang sebesar 0.5/(1-0.5)5 =  20 satuan.

- Dengan G sebesar 15 satuan dan MPC 0,8, pendapatan nasional akan bertambah sebesar 1/(1-0,8)15 = 75 satuan.

- Jadi anggarann defisit tersebut akan menghasilkan tambahan pendapatan nasional sebesar: (∆Y) = (∆G) – (∆Tx) = 75 satuan – 20 satuan = 55 satuan. 

Sumber :  

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

http://www.docstoc.com/docs/5496373/DATA-POKOK-APBN-DEPARTEMEN-KEUANGAN-REPUBLIK-INDONESIA-DAFTAR-TABEL

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/akuntansipemerintahan/bab2-anggaranpendapatandanbelanjanegara.pdf

Membuat Perintah Melalui Visual Basic

Membuat perintah melalui Visual Basic (VB) :

1.    Sebelum menggunakan VB, terlebih dahulu membuat shortcut key di macro untuk menjalankan perintah yang nantinya akan dibuat di modul VB. Caranya pada toolbar pilih View >> Macro >> Record New Marco kemudian ketik nama macronya dan buat shortcut key-nya “Macro1” dan “crtl+shift+z”  kemudian tekan OK. Setelah itu pada Macro tadi tekan Stop Recording.

           

2.    Untuk membuat perintah pada VB maka pada komponen Macro pilih View Macro, akan timbul kotak seperti dibawah ini. Kemudian pilih Edit untuk membuat perintah.

3.    Maka akan keluar Microsoft Visual Basic, di dalamnya terdapat modul untuk membuat perintah-perintah yang diinginkan, tapi sebelum membuat perintah, tulisan selain Sub Macro dan End Sub di hapus, karena itu merupakan perintah yang sebelumnya dibuat pada macro.

4.    Disini kita akan membuat perintah untuk sebuah tabel yang berisi No, Nama, NPM dan Kelas setiap mahasiswa, seperti :

5.    Tapi sebelumnya kita akan membuat penomorannya terlebih dahulu, caranya menggunakan perintah seperti gambar dibawah ini.

Keterangan perintah :

·      N=, variabel yang dapat menampung nilai yang dapat berubah-ubah.

·      Val, berhubungan dengan tipe data (angka).

·      InputBox, berbentuk kotak yang bisa dimsukkn data.

·      “masukkan...”, perintah pada data yang di input.

·      “input...”, judul pada input box.

·      For i = 2 to n+1, untuk variabel i yang di mulai dengan angka 2 sampai n (tak terhingga) sesuai berapa angka yang di input. Yang berada pada coloum 1 row 2.

·      Cells (i,1).Value = i-1, letak angka yang di input pada sel dengan nilai i-1.

·      Next i, lanjutan variabel i sampai berapa data yang di input.

Untuk menjalankan perintah tersebut jalankan shortcut yang sebelumnya sudah di buat pada macro, maka akan keluar sebuah kotak seperti ini :

Karena jumlah data yang kita ingin masukkan sebanyak 5 nomor maka kita tulis 5 kemudian klik OK.

Untuk mengisi datanya, perintah yang sebelumnya ditulis dihapus dan di buat perintah baru lagi seperti  dibawah ini. Untuk keterangannya sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini kita ingin masukkan nama, npm, kelas, dengan perintah letak sel yang di tambah.

6.       Jalankan shortcut key yang sama seperti tadi maka akan timbul kotak :

·      Untuk berapa banyak data yang ingin di input, sama seperti sebelumnya.

        

         

·      Untuk nama pada biodata1, kemudian tekan OK.

         

·      Untuk NPM mahasiswa, kemdian tekan OK.

 

·      Untuk kelas, kemudian tekan OK.
 

·      Untuk data nomor 2 sampai 5 akan berlanjut seperti di atas.